Buku Guru
Audio CD
Cuplikan Video
PowerPoint Pembelajaran
Administrasi Perkantoran
Pemasaran
Get Along with English
Get Along with English X Unit 1
Iklan
 |  |
|
|
Sabtu, 26 November 2011
LINK Dari ERLANGGA
Senin, 21 November 2011
Mencegah CoPas File Dari PC Ke FLASHDISK (Windows)
Mungkin anda tidak ingin kecolongan file dikarenakan adanya kegiatan cut/copy-paste yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab tanpa sepengetahuan anda? Nah, semoga tips ini bisa sedikit bermanfaat dan membantu anda untuk memproteksi komputer agar tidak bisa melakukan cut/copy-paste ke removable disk seperti Flashdisk.
Berikut ini langkah-langkahnya:
1. Masuk ke menu Run ( tekan tombol Windows+R dari keyboard) kemudian ketik Regedit.
2. Kemudian masuk ke HKEY_LOCALMACHINESYSTEMCurrentControlSetControl
3. Klik kanan pada folder Control lalu pilih New–>Key
4. Beri nama folder tersebut dengan nama “StorageDevicePolicies”
5. Lalu klik kanan folder yang bernama “StorageDevicePolicies” lalu pilih New–>Dword selanjutnya
6. Beri nama “WriteProtect”
7. Klik 2x Dword dengan nama “WriteProtect” tersebut, lalu ganti Value Data menjadi 1
8. Restart komputer.
Setelah komputer anda di hidupkan kembali, maka setiap orang yang melakukan cut/copy-paste file dari komputer ke Flashdisk, komputer anda akan menolaknya dan menampilkan pesan error seperti ini
Copy ProtectedDengan begitu anda tidak akan kecolongan file lagi dan orang lain tidak akan bisa mengambil file dari komputer tanpa sepengetahuan anda, kecuali orang tersebut mengetahui cara untuk meng-edit registri dan meng-enable-kan lagi. :D
Untuk mengembalikan ke pengaturan semula, agar komputer bisa kembali melakukan cut/copy-paste file ke Flashdisk, caranya cukup mudah yaitu :
Masuk ke Registri Editor (langkah nya seperti no.1) kemudian ganti Value Data dari key “WriteProtect” menjadi 0
Nah.. sekarang komputer anda sudah bisa melakukan cut/copy-paste file kembali.
Selasa, 15 November 2011
Prinsip Psikologi Belajar
Pertanyaan: Sebutkan Prinsip-Prinsip psikologi belajar?
Sebelum kita mengetahui apa saja Prinsip-Prinsip psikologi belajar, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih prinsip itu sendiri? Prinsip belajar disini adalah hukum-hukum dasar atau pokok yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan belajar agar menjadi lebih efektif, sehingga hasil dari belajar itu menjadi lebih meningkat. Ada beberapa prinsip psikologi belajar diantaranya:
1. Motivasi maksud dari prinsip motivasi disini ialah prinsip dimana seorang guru memiliki peranan untuk memotivasi muridnya untuk lebih giat belajar, karena guru adalah seorang motivator yang akan menentukan berhasil atau tidaknya proses belajar seorang siswanya. Pengertian dari motivasi itu sendiri adalah daya yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Seorang guru perlu mengetahui apa yang menjadi pendorong siswanya dalam belajar atau melakukan sesuatu, hal ini sesuai dengan peran seorang guru yaitu sebagai motivator, agar senantiasa membangkitkan dan meningkatkan motivasi positif untuk belajar. Ada dua motivasi yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri anak disebut motivasi intrinsik dan motivasi dari luar diri si belajar (motivasi ekstrinsik). Motive dari dalam dapat dilakukan dengan menggairahkan perasaan ingin tahu anak, mencoba-coba, keinginan untuk berhasil. Motivasi dari luar dapat dilakukan dengan memberikan ganjaran melalui pemberian pujian, atau hukuman dll. Motivasi intrinsik senantiasa untuk ditumbuhkan dalam diri siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya.
2. Latar dan konteks maksud prinsip belajar ini ialah dalam penyampaiaan materi pembelajaran harus sesuai dengan konteksnya supaya lebih terarah sehingga siswa dapat mengerti dan memahaminya, oleh karena itu seorang guru harus mengetahui terlebih dahulu tingkat pengetahuaan, keterampilan ,dan pengalaman yang dimiliki seorang siswa supaya lebih mudah dalam menyampaikan materi pelajaran. Supaya materi yang diajarkan lebih bermakna dan berkesan untuk siswanya sesuai dengan apa yang dialaminya atau kehidupannya maka seorang guru harus bisa mengaitkan materi yang akan diajarkannya dengan tingkat pengetahuaan dan pengalaman yang dimiliknya. Hanya dengan begitu siswa dapat mengerti dan memahaminya.
3. Keterarahan dan fokus maksud prinsip belajar disini supaya proses belajar terarah dan lancar maka seorang guru harus membuat perencanaan pembelajaran terlebih dahulu, seperti membuat silabus atau RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) dengan tujuan supaya dalam proses pembelajaran agar terarah dan fokus.
4. Hubungan Sosial dan sosialisasi prinsip ini sangat penting dimana seorang guru harus bisa membuat siswa-siswinya mampu bersosialisasi dengan guru, masyarakat dan lingkungan sekolah terutama dengan teman-teman sebayanya. Selain itu guru juga harus mampu melakukan kerjasama antara guru dan siswa atau antara siswa dan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar sudah harus disiapkan pada saat membuat rencana pembelajaran. Siswa perlu dilatih untuk belajar bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugasnya juga. Dengan adanya kerjasama antara guru dan muridnya maka tujuan pembelajaran akan tercapai dan berjalan baik
5. Belajar sambil bekerja maksud dari prinsip belajar disini ialah pada dasarnya seorang siswa mampu belajar sambil bekerja, jadi siswa tersebut mampu beraktifitas atau melakukan kegiatan yang bisa merangsang kemampuan otot dan berfikirnya. Semakin dewasa anak-anak memiliki kadar bekerjanya akan berkurang namun kadar berfikirnya akan meningkat. Oleh karena itu seorang anak akan memiliki kemampuan berfikirnya lebih tinggi dan meningkat sesuai dengan tantangan yang akan dihadapinya dalam proses pembelajaran.
6. Perbedaan perorangan maksud dari prinsip belajar disini ialah seorang guru harus mampu menyikapi perbedaan yang dimiliki oleh siswa siswinya dan menyikapinya secara bijaksana. Karena sesungguhnya setiap siswa memiliki bakat latar belakang kehidupan, kemampuan tingkat pengetahuaan, sikap dan kebiasaan yang berbeda. Dengan kata lain setiap individu memiliki keunikan sendiri. Oleh karena itu seorang guru harus bisa menyikapi perbedaan dan keunikan yang dimiliki siswanya supaya dalam prose belajar berjalan lancar. Pemahaman tentang kondisi siswa mendorong guru untuk memperlakukan siswa secara berbeda dan bersikap lebih bijaksana dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam kelas.
7. Prinsip Menemukan maksudnya prinsip menemukan disini ialah prinsip dimana seorang guru harus mampu melakukan inovasi baru yang lebih kreatif karena Dalam pembelajaran tidak semua materi yang akan diajarkan disampaikan kepada siswa. Pada dasarnya setiap anak telah memiliki pengetahuan awal dan potensi untuk menemukan sendiri pengetahuan tersebut. Berikan siswa konsep-konsep inti dan mintalah siswa untuk menemukan dan membuktikannya sendiri konsep-konsep lain yang terkait dengan cara memberi pertanyaan yang merangsang daya pikir, menumbuhkan rasa ingin tahu dan menemukannya sendiri. Proses belajar aktif dapat mengurangi rasa bosan anak dalam belajar.
8. Prinsip memecahkan masalah maksudnya seorang guru dalam proses belajar harus mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswanya dalam proses belajar tersebut. Misalnya seorang siswa sulit untuk memahami tentang pelajaran yang telah diajarkan, disini tugas guru sangat diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut dan mencari solusinya supaya siswanya tidak mengalami hal tersebut lagi.
sumber : http://www.anakciremai.com
Minggu, 13 November 2011
Nilai-Nilai Karakter Bangsa
•1. Bertakwa (religious)
•2. Bertanggung jawab (responsible)
•3. Berdisiplin (dicipline)
•4. Jujur (honest)
•5. Sopan (polite)
•6. Peduli (care)
•7. Kerja keras (Hard work)
•8. Sikap yang baik (good attitude)
•9. Toleransi (tolerate)
•10. Kreatif (Creative)
•11. Mandiri (independent)
•12. Rasa Ingin Tahu (curiosty)
•13. Semangat Kebangsaan (Nationality Spirit)
•14. Menghargai (Respect)
•15. Bersahabat (Friendly)
•16. Cinta damai (Peace Ful)
Silabus Berkarakter Bangsa
Tahun pelajaran baru sudah mulai bergulir, tapi sebagian guru masih sibuk membuat silabus dan RPP, silabus terdahulu sekarang tidak dipakai lagi untuk tahun pelajaran ini, tapi sebenarnya bukan tidak dipakai hanya dalam silabus tersebut selain sebagai acuan pengembangan RPP yang memuat identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Standar isi, Kompetensi Dasar atau KD, materi pembelajaran atau tema pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar harus menambahkan pendidikan berkarakter.
Sebagai pembelajaran saya maka saya coba membuat silabus dan RPP yang berkarakter bangsa, terutama silabus dan RPP TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) tetapi tidak dalam waktu dekat-dekat ini karena saya harus mempelajari dahulu. Untuk silabus dan RPP yang berkarakter bangsa SD (sekolah dasar) maupun silabus RPP berkarakter SMP silahkan anda cari di google.
Mudah-mudahan bisa saya laksanakan dalam waktu dekat, mohon doanya saja, kalau sudah jadi insya Allah akan saya uplod di sini.
Makalah Tentang Pola Pembinaan Impelementasi KTSP
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan diterbitkannya berbagai Permendiknas yang berkaitan dengan SNP maka Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) juga harus mengacu pada Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan. Selain itu, KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU No.20/2003 dan PP No.19/2005.
Pasal 38 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan (Permendiknas) RI Nomor 6 Tahun 2007 pasal 5 butir b tentang Perubahan Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 dan Permendiknas RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen) melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Disebutkan juga dalam Panduan Penyusunan KTSP jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah oleh BSNP, pemberlakuan dokumen KTSP pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari Komite sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK.
Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 antara lain mengamanatkan bahwa sekolah sudah dapat menerapkan kurikulum dimaksud mulai tahun pelajaran 2006/2007.
Dari hasil penyusunan dan penerapan KTSP yang telah dilakukan, diperoleh masukan, antara lain:
1. Belum semua warga sekolah dapat memahami secara utuh esensi KTSP;
2. Sekolah masih menghadapi kesulitan dalam proses penyusunan kurikulum sampai dengan proses pelaksanaan. Penyebabnya antara lain adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki sekolah, belum ada pembimbingan yang intensif dari Dinas Pendidikan, dan sekolah belum dapat meyakini apakah dokumen KTSP yang disusun sudah memenuhi syarat;
3. Dalam pelaksanaannya, KTSP belum optimal diterapkan karena belum memadainya faktor-faktor pendukung pelaksanaannya (antara lain: sumber daya manusia, sarana dan prasarana, manajemen, serta pembiayaan).
Dalam menghadapi permasalahan tersebut, para pembina pendidikan di tingkat pusat (Direkorat Pembinaan SMA), tingkat provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi) dan tingkat kabupaten/kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota), perlu bersinergi membantu sekolah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
B. Landasan
1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. PP RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah.
4. PP RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
5. Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
6. Permendiknas RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
7. Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Permendinas RI Nomor 23 Tahun 2006.
8. Permendiknas RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendinas RI Nomor 24 Tahun 2006.
9. Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
10. Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
11. Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
12. Permendinas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
13. Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
14. Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan.
15. Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.
16. Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.
17. Permendiknas RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
18. Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.
19. Permendiknas RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
20. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No.33/MPN/SE/2007 tanggal 13 Februari 2007 perihal Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
C. Tujuan
Penyusunan Pola Pembinaan Implementasi KTSP ini bertujuan memberikan pemahaman tentang:
1. peran dan fungsi pusat (Dit. PSMA), provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi), kabupaten/kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) dan sekolah tentang implementasi KTSP;
2. mekanisme implementasi KTSP di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat sekolah;
3. pengelolaan/pengorganisasian waktu dalam implementasi KTSP di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat sekolah.
D. Sasaran
1. Tingkat Provinsi
Penentu kebijakan, pejabat struktural dan staf lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan dan Tim Pengembang Kurikulum yang menangani SMA.
2. Tingkat Kabupaten/Kota
Penentu kebijakan, pejabat struktural dan staf lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan dan Tim Pengembang Kurikulum yang menangani SMA.
3. Sekolah
Seluruh warga sekolah, khususnya Tim Pengembang KTSP yang terdiri atas guru, komite sekolah, pengurus yayasan, konselor, dan narasumber lainnya.
BAB II
POLA DAN STRATEGI PEMBINAAN
Pola dan strategi pembinaan implementasi KTSP di SMA dapat digambarkan pada bagan di bawah ini.
Bagan 1. Pola dan Strategi Pembinaan Implementasi KTSP - SMA
Penjelasan alur :
1. Direktorat Pembinaan SMA
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat PSMA di bidang pembelajaran antara lain :
a. Kebijakan teknis pembelajaran
b. Pedoman-pedoman
c. Bimbingan teknis pembelajaran
d. Supervisi dan evaluasi
Melalui pembinaan ini Dit. PSMA akan memperoleh gambaran tentang peta mutu pembelajaran SMA di Indonesia.
2. Sekolah
Sekolah sesuai dengan kedudukannya dalam pelaksanaan KTSP bertugas melakukan:
a. Penyusunan
Tahapan penyusunan KTSP adalah :
1) Melakukan analisis konteks yaitu identifikasi SI, SKL, Standar Proses, dan Standar Penilaian, analisis kondisi satuan pendidikan (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program), analisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar (asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya).
2) Membentuk Tim penyusun KTSP terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota, dengan melibatkan komite sekolah, nara sumber, serta pihak lain yang terkait.
3) Menyusun dokumen KTSP. Penyusunan dokumen KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah yang diselenggarakan sebelum tahun pelajaran baru, dalam bentuk rapat kerja dan/atau lokakarya. Tahap kegiatan penyusunan dokumen KTSP secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draf, review dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. Penyusunan dokumen KTSP juga merupakan kegiatan program rutin tahunan yang dilaksanakan secara periodik dalam siklus tahun pelajaran, sehingga dokumen yang disusun sesuai dengan karakteristik peserta didik, situasi dan kondisi sekolah (baik internal maupun eksternal) dalam tahun pelajaran yang terkait.
b. Pengesahan
Dokumen KTSP SMA dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Contoh Lembar Pengesahan terlampir.
c. Pelaksanaan
Sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen KTSP.
d. Evaluasi
Sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan KTSP maka keterlaksanaannya baik dari segi proses maupun hasil perlu dievaluasi berkala secara internal sekolah. Hasil evaluasi merupakan umpan balik untuk penyusunan dokumen KTSP tahun berikutnya.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan KTSP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan:
a. Validasi Penyusunan (konten, administrasi, prosedur)
b. Rekomendasi/Pengantar untuk pengesahan Provinsi
c. Monitoring secara reguler
d. Supervisi dan Bimtek proses pembelajaran
e. Layanan Profesional
f. Pemetaan mutu keterlaksanaan KTSP Kab/Kota
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota :
a. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum
b. Membuat jadwal validasi, verifikasi, Supervisi, dsb.
c. Mengatur penugasan tim
d. Menyusun laporan
e. Melakukan pemetaan mutu keterlaksanaan KTSP
Melalui pembinaan ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan memperoleh gambaran tentang :
a. Keterlaksanaan KTSP di Kabupaten/Kota mencakup peta dokumen, tingkat penerapan
b. Tingkat ketercapaian SK/KD, peta mutu kompetensi
c. Tingkat ketercapaian mutu pendidikan
Penerapan KTSP memicu standar-standar lain untuk dipenuhi dalam rangka mendukung keterlaksanaan KTSP
4. Dinas Pendidikan Provinsi
Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan KTSP, maka Dinas Pendidikan Provinsi melakukan:
a. Validasi Penyusunan (konten, administrasi, prosedur) berdasarkan rekomendasi/Pengantar dari Dinas Kabupaten/Kota
b. Verifikasi Hasil Validasi
c. Penandatanganan dokumen KTSP yang telah disempurnakan oleh sekolah
d. Monitoring secara reguler
e. Supervisi dan Bimtek proses pembelajaran
f. Layanan Profesional
g. Pemetaan mutu keterlaksanaan KTSP Provinsi
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, Dinas Pendidikan Provinsi :
a. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum
b. Membuat jadwal validasi, verifikasi, supervisi, dsb
c. Mengatur penugasan tim
d. Menyusun laporan
e. Melakukan pemetaan mutu keterlaksanaan KTSP
Melalui pembinaan ini Dinas Pendidikan Provinsi akan memperoleh gambaran tentang :
a. Keterlaksanaan KTSP di provinsi mencakup peta dokumen, tingkat penerapan
b. Tingkat ketercapaian SK/KD, peta mutu kompetensi
c. Tingkat ketercapaian mutu pendidikan
Penerapan KTSP memicu standar-standar lain untuk dipenuhi dalam rangka mendukung keterlaksanaan KTSP
5. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Lainnya.
Dalam pola dan strategi pembinaan implementasi KTSP, diharapkan pula keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan lainnya, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Misalnya: Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Dewan Pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan sebagainya.
Keterlibatan berbagai unsur stakeholders pendidikan tersebut berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi/lembaga dan program-program yang relevan dengan tujuan pengembangan dan implementasi KTSP tingkat SMA, serta secara operasional dilakukan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait pada masing-masing jenjang, yaitu: Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
BAB III
PENUTUP
Pembinaan dan peningkatan kapasitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu perlu terus dilakukan, termasuk dalam implementasi KTSP. Semua unsur perlu melakukan sinergi secara terpadu, terprogram, dan berkelanjutan.
Penyusunan dokumen Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMA ini dilakukan sebagai upaya memudahkan bagi semua pihak yang terkait dalam melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Naskah yang telah disiapkan ini terbuka untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
Sabtu, 05 November 2011
Membaca Dapat Duit......
Nih ada lagi, untuk yang hobbi dan penasaran. Saya berikan link untuk mendapatkan uang dengan mengklik ini .
Caranya gampang, Anda daftar, baca, dapat duit deh.....
Langganan:
Postingan (Atom)